Tanjabtim - Bupati Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), H Romi Hariyanto, SE, dengan tegas menyatakan bahwa pihak PetroChina Jabung Ltd tidak akan lagi dilibatkan dalam setiap pembahasan Corporate Social Responsibility (CSR) di daerahnya.
"Saya sudah memutuskan untuk mencoret, atau tidak lagi melibatkan pihak PetroChina Jabung Ltd dalam setiap pembahasan CSR untuk daerah ini. Ia juga menegaskan bahwa PetroChina dan SKK Migas selalu ingkar janji," ungkap Romi pada Jumat (24/3/2023).
Romi Hariyanto menambahkan bahwa ia sudah tidak lagi percaya dengan PetroChina, serta tidak percaya lagi dengan SKK Migas. Menurutnya, PetroChina hanya merampok hasil sumber daya alam daerahnya.
“Apapun komitmen yang dibangun Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur bersama masyarakatnya dengan PetroChina tidak pernah berjalan, dan itu selalu dilindungi SKK Migas tak ubahnya seperti centeng,” ujarnya.
Bupati Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), H Romi Hariyanto, dengan tegas menyatakan bahwa ia akan mengusir PetroChina dan SKK Migas dari Tanjung Jabung Timur jika memiliki kewenangan. Ia menyatakan bahwa ia bicara bukan atas nama pribadi, melainkan demi kepentingan daerah dan negara di daerah tersebut.
Romi Hariyanto menegaskan bahwa ia sudah memutuskan untuk tidak lagi berurusan dengan PetroChina, dan perusahaan tersebut sudah dikeluarkan dari forum Corporate Social Responsibility (CSR).
Ia mengungkapkan bahwa dalam beberapa rapat terakhir, PetroChina tidak lagi dilibatkan dalam forum CSR, dan mengatakan perusahaan tersebut hanya pembohong dan perampok yang berada di bawah kendali SKK Migas.
Menurut Romi, hasil bumi Tanjung Jabung Timur yang diambil oleh PetroChina tidak sebanding dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat setempat.
Ia menegaskan bahwa dengan dikeluarkannya PetroChina dari forum CSR, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih mampu mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tanpa melibatkan perusahaan tersebut.
Romi sejak menjabat sebagai Bupati pada tahun 2016, berharap PetroChina bisa bersinergi dengan baik untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Namun, perusahaan tersebut sering tidak menepati janjinya. Pada tahun 2013, ketika Romi masih menjabat sebagai Ketua DPRD Tanjabtim, Pemkab pernah menyegel 26 sumur migas Petro karena tidak memiliki izin lokasi. Romi berharap peristiwa tersebut tidak terulang dan perusahaan memperbaiki sikapnya terutama pada kewajibannya.
Soal pemanfaatan gas sebesar lima MMBTU Petrochina yang di serahkan ke Pemkab terkesan seperti melepas kepala namun menahan ekor, sudah 10 tahun tidak kunjung terealisasi. Petrochina berlindung di balik kebijakan SKK Migas yang menurut Romi seperti modus bohong-bohongan.
Pemkab hanya diizinkan menjual gas ke PLN dan tidak boleh ke swasta, padahal harga beli PLN lebih rendah dari harga yang harus dibayar Pemkab ke Petro. Romi sudah berkali-kali menemui PLN di Jakarta dan SKK Migas agar BUMD lebih leluasa memanfaatkan gas, tetapi usahanya tidak membuahkan hasil.
Pemkab juga kehilangan waktu lima tahun untuk PI 10 persen yang merupakan kewajiban perusahaan kepada daerah. Romi menyebut PI 10% adalah amanat Undang-undang dan semestinya dapat terealisasi ketika kontrak baru pengelolaan Blok Jabung berjalan. Kontrak lama akan berakhir pada tahun 2023.
Romi telah beberapa kali mengeluarkan protes keras terhadap PetroChina, termasuk saat kunjungan Presiden PetroChina ke pemkab pada 7 Februari 2019, di mana ia menyampaikan protesnya tentang minimnya angkatan kerja Tanjabtim yang bisa mengakses Petrochina. Hingga saat ini, pihak PetroChina belum dapat dikonfirmasi terkait sikap tegas Bupati Tanjung Jabung Timur, Romi Hariyanto.
