Jambi. Moxienews.id_ Pesta Demokrasi seharusnya kita jalankan dengan hati riang gembira sebagaimana seharusnya pesta rakyat di jalankan, karena momentum sekali dalam lima tahun ini adalah momen yang kita tunggu-tunggu untuk menyambut masa depan yang lebih cerah, aman dan Sejahtera dalam menempuh masa depan yang serba berkecukupan , cukup sandang dan cukup pangan.
Namun yang terjadi adalah jauh panggang dari api, proses Demokrasi yang kita jalankan dan di saksikan Masyarakat Indonesia sangatlah memprihatinkan.
Pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari yang lalu ternyata tidak memberikan legitimasi bagi rakyat secara mutlak.
Banyaknya permasalahan akibat dari pemilu tersebut sampai saat ini belum mampu di selesaikan oleh Lembaga yang berwenang yang kita percayai untuk menyelesaikan permasalahan dan pengawasan pemilu yang terjadi di Indonesia .
Di Jambi sendiri sangat banyak di temukan dugaan pelanggaran pemilu, mulai dari perekrutan PPK keberpihakan Oknum PPK sampai keberpihakan oknum komisioner KPU , Pelanggaran ini juga dilakukan beberapa oknum calon legislatif dari kabupaten, Provinsi hingga caleg DPR RI, dengan memainkan politik uang, politik kekuasaan dan Penyalahgunaan wewenang.
Lihatlah fakta di Kabupaten Tanjung Jabung Barat adanya dugaan Intervensi oknum Kepala Daerah Tanjung Jabung Barat untuk memenangkan salah satu calon DPRD Provinsi dengan memerintahkan Kepala Desa untuk membantu perolehan suara, bahkan ada pemanggilan kades - kades tersebut kurang lebih 3 kali.
Hal yang lebih parah lagi adanya dugaan oknum kades yang menyebarkan kartu nama Caleg Provinsi sesuai arahan penguasa di Tanjung Jabung Barat.
hal ini jelas - jelas penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Oknum Kepala Daerah untuk senantiasa melanggengkan politik Dinasti.
Selain itu ada juga dugaan Money Politic yang tersistematis dilakukan oleh para caleg dengan memakai oknum PPK salah satunya terjadi di kecamatan Tebing tinggi Kab.Tanjung Jabung Barat,Oknum PPK tersebut terlibat memenangkan salah satu calon DPRD Kabupaten.
Dengan adanya Fakta-fakta permasalahan Pemilu yang cukup massif terjadi di provinsi Jambi , L.Sarif salah satu dari Aliansi Pemuda Peduli Demokrasi ( APPD ) Provinsi Jambi yang ditemui awak media mengatakan seharusnya dengan ditemukan banyaknya permasalahan Pemilu di Provinsi Jambi,
KPU Provinsi Jambi harus Melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Provinsi Jambi
Selain itu KPU dan Bawaslu Pusat harus mencopot Komisioner KPU dan Bawaslu Provinsi Jambi karena gagal melaksanakan Pilkada yang Jurdil di Provinsi Jambi
APPD juga meminta Gakkumdu untuk memeriksa permasalahan Pemilu di Provinsi Jambi serta meminta KPU Pusat mendiskualifikasi Caleg - Caleg yang diduga melakukan pelanggaran Pemilu.
Karena KAMI MEMINTA DEMOKRASI YANG SEHAT PEMILU UNTUK RAKYAT, BUKAN RAKYAT YANG DI KORBANKAN UNTUK PEMILU
