Jakarta - Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa kasus korupsi saat ini terjadi di mana-mana di Indonesia.
Pada sarasehan isu strategis “Sinkronisasi Tata Kelola Pertambangan Mineral Utama Perspektif Politik, Hukum, dan Keamanan” di Jakarta Pusat pada 21 Maret 2023, Mahfud mengungkapkan bahwa korupsi terjadi di berbagai sektor seperti hutan, udara, pesawat udara, Garuda Indonesia, asuransi, dan koperasi.
“Sekarang saudara noleh ke mana saja ada korupsi kok. Noleh ke hutan, ada korupsi di hutan, noleh ke udara, ke pesawat udara, ada korupsi di Garuda (Indonesia), asuransi ada, koperasi korupsi, semuanya korupsi. Nah, ini sebenarnya mengapa dulu kita melakukan reformasi?” kata Mahfud dalam acara yang juga dihadiri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.
Mahfud menekankan bahwa reformasi dilakukan karena kasus korupsi yang merajalela di Indonesia.
Ia juga membagikan informasi dari mantan Ketua KPK Abraham Samad tentang potensi pendapatan yang bisa didapat jika celah-celah korupsi di dunia pertambangan dihapuskan.
Menurut Abraham Samad, setiap warga Indonesia bisa mendapat uang Rp 20 juta setiap bulannya tanpa kerja apa pun, termasuk anak kecil.
“Abraham Samad mengatakan kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang (warga) Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang Rp 20 juta, tanpa kerja apa pun, termasuk anak kecil,” tutur Mahfud.
Mahfud juga menyebutkan sebuah cerita dari Menteri ESDM Arifin Tasrif tentang ratusan kapal batu bara yang dicegah oleh mafia untuk diekspor. Mahfud tidak menyebut siapa mafia tersebut, namun Arifin Tasrif menyatakan bahwa semua kapal yang mengangkut batu bara harus dilepas dan diberi izin keluar.
“Padahal Pak Arifin sudah menyatakan, semua kapal yang mengangkut batu bara sekarang harus dilepas, diberi izin keluar lagi, karena waktu itu kan enggak boleh keluar lalu beberapa hari kemudian lepas. Itu ada terjadi di suatu tempat, kapalnya itu harus dibawa ke Hong Kong,” kata Mahfud.
Berdasarkan informasi yang diperolehnya, Mahfud mengungkapkan bahwa pada saat itu terdapat 126 kapal yang ditahan dan dimintai uang untuk berangkat ke Hong Kong.
Mahfud meminta seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi dan berkolaborasi menghilangkan ego sektoral demi menyelesaikan problematika pertambangan, khususnya pertambangan mineral utama yang lebih kompleks.
